Attempt for Settlement of Dispute for Tax Billing at ADHI-IBG, KSO Batang Bayang Project
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Published:
Jun 30, 2023
Keywords:
Appeal, Tax Dispute, Tax Bill
Section
Articles
Statistics Article
Article View : 93 Times
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
This paper is motivated by the Tax Bill, which states that the application letter for term payment includes billing documents that should not be part of it. This article discusses efforts to resolve tax disputes over tax restitution at ADHI-IBG, KSO Batang Shadow Project. This article is normative legal research, which explains the understanding of legal issues holistically and the methods used qualitatively descriptive. The result was submitted that WP filed a lawsuit through an appeal to the Tax Court. Tax taxpayers assume that the inspector needs to be more accurate in determining the sanctions or fines listed on the Tax Bill. As a result of this tax dispute resolution effort, WP's objection was approved, and it was decided that WP should not pay the fines or penalties issued by DJP. The level of dispute resolution efforts is WP compliance that must be appreciated; because it has obeyed the rules and completed its obligations, WP must prioritize the principle of justice following applicable regulations.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
How to Cite
Novita, W., Nopiana, P. R., & Fitriadi, Y. (2023). Attempt for Settlement of Dispute for Tax Billing at ADHI-IBG, KSO Batang Bayang Project. ProBisnis : Jurnal Manajemen, 14(3), 8–14. https://doi.org/10.62398/probis.v14i3.198
References
Aji, W. K., Khosafiah, R. K., Jusikusuma, T. D., & Irawan, F. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 6(1), 80–88.
Astuti, T. P., & Gunadi, G. (2021). Analisis Pemeriksaan Pajak dengan Model Compliance Risk Management (CRM) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Senen. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(2), 1044–1061.
Azmi, A. A. C., & Perumal, K. A. (2008). Tax fairness dimensions in an Asian context: The Malaysian perspective. International Review of Business Research Papers, 4(5), 11–19.
Basri, H., & Muhibbin, M. (2022). KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 6(3), 1451.
Bohari, H. (2004). Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Erwiningsih, W. (2021). IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PADA PENGADILAN PAJAK INDONESIA. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 248–262.
Hasbi, F. R., Yusuf, Y., Mubarok, A., Rosini, I., & Sofii, I. (2020). Pendampingan Manajemen Keuangan dan Legalitas Pendirian Koperasi di Kelurahan Rempoa Tangerang Selatan. IMPLEMENTASI: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 1(1), 57–67.
Imron Rizki, A. (2018). Self Assessment system sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia. Jurnal Al-‘Adl Vol, 11(2).
Kastolani, O. J. Y., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Diponegoro Journal of Accounting, 6(3), 669–679.
Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum: Sebuah pengantar.
Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
Muhjad, M. H., & Nuswardani, N. (2012). Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Genta Pub.
Novita, W., Rahim, R., & Adrianto, F. (2022). Sengketa Pajak dalam Perspektif Wajib Pajak (Studi Kasus Restitusi Pajak ADHI-IBG, KSO). Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 6(3), 2594–2601.
Prasetyo, W. (2011). Pemeriksaan pajak dan peranannya pada kepatuhan wajib pajak dan petugas pajak. Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen, 10(2).
Pudyatmoko, Y. S. (2009). Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi). Ed. IV. Yogyakarta: ANDI.
Rizhan, A. (2020). Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen. Kodifikasi, 2(1), 61–71.
Saidi, M. D. (2007). Perlindungan hukum wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak.
Santoso Brotodihardjo, R. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Refika Aditama, Bandung.
Saputro, H., & Setiawan, B. (2021). UPAYA HUKUM WAJIB PAJAK TERHADAP SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI. Educoretax, 1(1), 59–81.
Sinulingga, E. E. (2013). Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Lex Administratum, 1(1).
Soemitro, R. H. (1983). Metodologi penelitian hukum. Ghalia Indonesia.
Soerjono, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. UI Press, Jakarta.
Sunaryati, H. (1994). Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20. Bandung: Alumni.
Supriyadi, S., Setiawan, B., & Bintang, R. M. (2018). EVALUASI LEMBAGA KEBERATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK YANG ADIL DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 2(2), 6–19.
Sutedi, A. (2011). Hukum Pajak (Cetakan Pertama). Jakarta: Sinar Grafika.
Suyanto, S. (2016). Penggunaan Metode Arus Uang Masuk Dalam Pemeriksaan Pajak Sebagai Sumber Sengketa Pajak Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahaan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Umum Dan Tatacara. LEX CERTA, 1(1), 161–175.
Tumbel, T. G. M. (2017). Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Lex Et Societatis, 5(7).
Windari, R. A., & SH, M. H. (2021). Pengantar Hukum Indonesia-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.
Astuti, T. P., & Gunadi, G. (2021). Analisis Pemeriksaan Pajak dengan Model Compliance Risk Management (CRM) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Senen. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(2), 1044–1061.
Azmi, A. A. C., & Perumal, K. A. (2008). Tax fairness dimensions in an Asian context: The Malaysian perspective. International Review of Business Research Papers, 4(5), 11–19.
Basri, H., & Muhibbin, M. (2022). KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 6(3), 1451.
Bohari, H. (2004). Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Erwiningsih, W. (2021). IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PADA PENGADILAN PAJAK INDONESIA. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 248–262.
Hasbi, F. R., Yusuf, Y., Mubarok, A., Rosini, I., & Sofii, I. (2020). Pendampingan Manajemen Keuangan dan Legalitas Pendirian Koperasi di Kelurahan Rempoa Tangerang Selatan. IMPLEMENTASI: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 1(1), 57–67.
Imron Rizki, A. (2018). Self Assessment system sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia. Jurnal Al-‘Adl Vol, 11(2).
Kastolani, O. J. Y., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Diponegoro Journal of Accounting, 6(3), 669–679.
Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum: Sebuah pengantar.
Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
Muhjad, M. H., & Nuswardani, N. (2012). Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Genta Pub.
Novita, W., Rahim, R., & Adrianto, F. (2022). Sengketa Pajak dalam Perspektif Wajib Pajak (Studi Kasus Restitusi Pajak ADHI-IBG, KSO). Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 6(3), 2594–2601.
Prasetyo, W. (2011). Pemeriksaan pajak dan peranannya pada kepatuhan wajib pajak dan petugas pajak. Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen, 10(2).
Pudyatmoko, Y. S. (2009). Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi). Ed. IV. Yogyakarta: ANDI.
Rizhan, A. (2020). Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen. Kodifikasi, 2(1), 61–71.
Saidi, M. D. (2007). Perlindungan hukum wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak.
Santoso Brotodihardjo, R. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Refika Aditama, Bandung.
Saputro, H., & Setiawan, B. (2021). UPAYA HUKUM WAJIB PAJAK TERHADAP SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI. Educoretax, 1(1), 59–81.
Sinulingga, E. E. (2013). Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Lex Administratum, 1(1).
Soemitro, R. H. (1983). Metodologi penelitian hukum. Ghalia Indonesia.
Soerjono, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. UI Press, Jakarta.
Sunaryati, H. (1994). Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20. Bandung: Alumni.
Supriyadi, S., Setiawan, B., & Bintang, R. M. (2018). EVALUASI LEMBAGA KEBERATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK YANG ADIL DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 2(2), 6–19.
Sutedi, A. (2011). Hukum Pajak (Cetakan Pertama). Jakarta: Sinar Grafika.
Suyanto, S. (2016). Penggunaan Metode Arus Uang Masuk Dalam Pemeriksaan Pajak Sebagai Sumber Sengketa Pajak Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahaan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Umum Dan Tatacara. LEX CERTA, 1(1), 161–175.
Tumbel, T. G. M. (2017). Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Lex Et Societatis, 5(7).
Windari, R. A., & SH, M. H. (2021). Pengantar Hukum Indonesia-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.