Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Maju Mandiri
Keywords:
Accounting, Income Tax Article 21, Permanent EmployeeAbstract
This must be carried out by employers, government treasurers, pension funds, bodies, and activities performed by individuals as domestic taxpayers. This provision is regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2008 concerning Income Tax, and its derivative regulations, which are continuously updated in accordance with government fiscal policy. This research was conducted by selecting a qualitative approach because it allows for an in-depth understanding of a phenomenon through in-depth analysis of descriptive data, interviews, and observations.
References
Mardiasmo. 2021. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
Lubis, Citra Windy, Ina Liswanty, and Yunita Sitorus. "Sosialisasi Pemahaman PPh Pasal 21 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016." CORAL (Community Service Journal) 2.2 (2023): 328-335.
Lubis, C. W., Liswanty, I., & Sitorus, Y. (2023). Sosialisasi Pemahaman PPh Pasal 21 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. CORAL (Community Service Journal), 2(2), 328-335.
Masyitah, Emi, et al. "Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Android Untuk Menyusun Laporan Keuangan Sederhana Usaha Mikro Desa Paluh Manan." Publikasi Pengabdian Masyarakat 2.2 (2022): 285-292.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
Resmi Siti, 2019, Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi Enam, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta.
Soemitro, Rochmat. Pengertian Perpajakan. Bandung (2020).
Suharsimi Arikunto. Instrumen penelitian Rineka cipta Jakarta (2019).
Safitri, Candra, et al. "Sosialisasi undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pada wajib pajak orang pribadi pedagang eceran kriteria usaha mikro di kota Semarang guna meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pajak." JMM-Jurnal Masyarakat Merdeka 5.1 (2022): 53-61.
Sugiyono. (2019). Instrumen penelitian utama dalam penelitian kualitatif. Bandung
Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
1.jpg){kind=logo}
