The Influence of Competence and Internal Control Systems on Village Government Accountability in Managing Village Funds: Case Study of Meteseh Village, Boja District
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
This study aims to determine the influence of apparatus competence, internal control systems, accountability on the management of village fund allocations with community participation as a moderator of village officials in the Mranggen District area. The research method used in this study was quantitative by distributing questionnaires to village apparatus respondents in the Meteseh village area, Boja sub-district. Accountability is an important thing for entities to have, both business and government entities, as a form of accountability to shareholders. The government is an organization whose job is to serve the community. In the private sector, accountability will appear automatically if an entity has issued or is in the process of issuing securities on the capital market and the entity controls assets in a fiduciary capacity for a large group of people.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Creswell, J. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Pustaka Pelajar.
Effendy, K. (2010). Penguatan Pemerintahan Desa. CV. Indra Prahasta Bandung.
Hartono, J. (2005). Sistem Informasi Strategik. Penerbit Andi.
Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). Metodologi Penelitian dan Bisnis. BPFE.
Luas, J., Kimbal, M., & Singkoh, F. (2017). Merumuskan Efektivitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2(2), 1–12.
Lubis, A., & Rianto, M. (2019). Strategi Bisnis Kuliner Dengan Harga Premium dan Kualitas Pelayanan dalam Mempengaruhi Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen, 15(1), 38–48.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, (2013).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2014).
Muchlashin, A. (2020). Menyongsong Desa Wisata Jembul Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jembul, Jatirejo, Mojokerto. MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial, 3(2), 157–174.
Mudjisantosa, M. (2014). Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah Indonesia. CV. Prima Print.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimabangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa harus dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa, (2005).
Sugiyono, S. (2007). Statistika untuk Penelitian. Alfabeta.
Sugiyono, S. (2012). Statistika untuk Penelitian. Alfabeta.
Sugiyono, S. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.
Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2020). Pengaruh Dana Transfer Dana Desa dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 4(3), 285–296. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i3.4478